

Virus corona yang belum juga hilang dari Indonesia memang membuat masyarakat menjadi tidak bisa bebas beraktifitas normal seperti biasanya. Bahkan musisi Tompi pun mulai menyadarkan pemerintah agar mencabut izin perayaan konser saat Pilkada serentak 2020.
Tompi juga mengajak teman-teman sesama musisi agar kompak tidak menghadari atau menolak manggung di acara konser saat Pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung tepatnya 9 Desember 2020.
Pilkada saat ini tentu berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya, karena akan sangat berbahaya dan riskan jika mengadakan acara perayaan Pilkada di saat Pandemi.
Melihat kemungkinan akan meriahnya acara di musim Pilkada, Tompi pun menyampaikan kritiknya. Melalui laman twitter pribadinya, Tompi juga sempat mengkritisi kebijakan pemerintah dalam perizinan menggelar konser.
Tompi melihat hal ini akan fatal jika pemerintah benar-benar mengizinkan konser musik di acara Pilkada karena akan menambah parah kasus covid-19 di Indonesia. Tetapi kritik dan masukan Tompi tersebut tidak pernah di tanggapi oleh pemerintah.
Karena tidak ditanggapi pemerintah, maka Tompi mengajak teman-teman musisinya agar menolak tampil dalam acara di Pilkada nanti.
“Musisi harusnya kompak untuk tidak mau perform di acara Pilkada selama pandemi” tulis Tompi dalam laman Twitternya @dr_Tompi pada Kamis 16 September 2020.

Tulisan Tompi tersebut memang berkaitan dengan adanya rencana pemerintah menggelar konser saat Pilkada nanti. Tompi mengajak para musisi agar ikut mencerdaskan para calon wakil daerah tersebut agar sadar bahwa menyelengarakan konser pada masa pandemi sangat berisiko adanya penularan.
“Kita harus mencerdaskan orang-orang yang akan terpaksa kita pilih,” lanjut Tompi dalam laman twitternya.
Bahkan Tompi juga menanyakan peran DPR dalam menyikapi masalah ini, yang hanya terkesan seperti diam saja. Padahal kebijakan tersebut akan berakibat fatal jika pemerintah khususnya DPR tidak segera mencabut izin tersebut.
Pelantun Menghujam Jantungku itu memang saat ini menjadi salah satu selebriti yang selalu aktif mengkritisi kebijakan pemerintah.
Saat ini memang ada saja kebijakan dari pemerintah yang kontroversial, tidak heran jika banyak pengamat politik, rakyat, bahkan selebriti pun ikut mengkritik kebijakan tersebut yang dirasa tidak akan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Deforestasi Legal dan Bencana Sumatra: Saat Kritik Anies Dijawab Negara
24 Jan 2026 | 56
Polemik deforestasi kembali menempati panggung utama diskursus nasional setelah Anies Baswedan menyampaikan pernyataan keras pada 18 Januari 2026. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ...
Tips dan Trik Menjawab Soal Sulit di Contoh Soal Utul UGM 2026
7 Maret 2025 | 310
Ujian Tulis Universitas Gadjah Mada (Utul UGM) adalah salah satu jalur seleksi yang cukup kompetitif. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di ...
Jadwal Ujian IPDN: Tanggal, Lokasi, dan Hal yang Harus Dipersiapkan
20 Apr 2025 | 389
Jadwal Ujian IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) selalu menjadi perhatian bagi banyak calon peserta seleksi. Memasuki tahun ajaran baru, informasi mengenai Jadwal Tes IPDN menjadi ...
Jangan Asal Pilih! Panduan Memilih Jasa Vote Polling Terpercaya yang Nggak Bikin Kecewa!
24 Apr 2025 | 176
Saat ini, jasa vote polling semakin populer, baik untuk keperluan penelitian, event, maupun kompetisi. Banyak perusahaan dan individu yang mencari jasa vote untuk mendapatkan hasil yang ...
Optimalisasi Kemampuan Analisis Kritis Pascasarjana S2/S3 melalui Latihan Akademik di Tryout.id
5 Jan 2026 | 63
Kemampuan analisis kritis merupakan fondasi utama dalam pendidikan Pascasarjana S2/S3. Pada jenjang ini, peserta dituntut untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mampu ...
Apa Gelar yang Diperoleh Sarjana Perbankan Syariah Setelah Lulus dan Apa Prospek Kerja yang Menanti?
25 Nov 2025 | 88
Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang etis, memilih studi di bidang Perbankan Syariah adalah langkah strategis untuk mengamankan karir di industri yang ...